RSS

Etika dan Moral Pejabat Publik Dipertanyakan

23 Dec

moral_etikaKasus Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo yang diadukan istrinya ke polisi  dia dituduh memukul dan melarang sang istri berhubungan dengan anak-anaknya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Jika istrinya bersikeras menemui anak-anaknya, Joko mengancam akan menyekolahkan mereka ke luar kota. Atas laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini, kepolisian  Magelang menyatakan akan menindaklanjuti dengan memanggil tertuduh dan memeriksa saksi-saksi yang diperlukan. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan proses hukum kasus tersebut.

Kasus itu muncul hampir bersamaan dengan masalah Bupati Garut Aceng Fikri, yang menceraikan istri barunya lewat pesan singkat (SMS) hanya empat hari setelah dinikah siri. Geger Aceng Fikri cepat merebak menjadi isu nasional. Akibatnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga ikut berkomentar. Kepala Negara mengatakan, tindakan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala daerah.

Bagaimanapun dengan kasus Joko Prasetyo ditilik dari sisi etika dan hukum, tindakan Joko tidak kalah bermasalah dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Aceng. KDRT sudah masuk tindak pidana yang diatur secara jelas dalam undang-undang. Pelaku KDRT boleh dikategorikan seseorang yang telah gagal membina rumah tangga. Bila dia seorang pejabat publik, kegagalan dalam rumah tangga merupakan aib bagi daerah yang dipimpinnya. Dia pantas untuk dievaluasi.

Hampir sama dengan Aceng, sanksi bagi Joko tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Namun jika Aceng terancam diberhentikan melalui keputusan DPRD, maka Joko pun menghadapi risiko yang sama. Kebetulan Aceng disorot secara nasional, maka tekanan opini publik dan perhatian pemerintah pusat pun terasa kuat. Pada akhirnya, perilaku pejabat publik akan me-nyentuh masalah-masalah etika, keteladanan, dan kualitas kepemimpinan.

Peraturan perundang-undangan memang hanya menjerat kepala daerah atau wakilnya jika melakukan korupsi. Akan tetapi kalau yang bersangkutan melakukan tindakan amoral, asusila atau tercela, belum ada pasal yang secara tegas mampu membawa pelaku pada sanksi pemberhentian. Di sinilah diperlukan tafsir substansi atas hakikat jabatan kepala daerah. Seorang kepala daerah bukan hanya kepala pemerintahan. Dia juga pemimpin bagi rakyatnya.

Bagaimanakah pemimpin akan efektif berkomunikasi dengan rakyatnya dalam rangka menjalankan program-program pemerintahannya, jika dia sendiri tidak lagi bisa diteladani dan dipercayai rakyatnya? Keterbatasan peraturan yang hanya mengikat sanksi hukum tidak boleh menjadi dalih untuk membiarkan kepala daerah yang melanggar etika dan moral kepemimpinan. Standar etika dan moral justru lebih universal dan dirasakan oleh semua orang tanpa perbedaan status.

Sumber: http://www.suaramerdeka.com

 
Comments Off on Etika dan Moral Pejabat Publik Dipertanyakan

Posted by on December 23, 2012 in Tulisan bebas

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: