RSS

Merindukan Humanisasi Pendidikan

29 Jan
Oleh Dinda Emilia TriyantiSelasa, 25 Januari 2011

Pada siang itu (15/12/10), saat hendak pulang ke Jambi, penulis sempat melihat dua kelompok pelajar yang sedang terlibat tawuran di Jl Buncit Raya, Jakarta Selatan. Tepatnya di depan Dealer Marcedes Benz. Karuan saja banyak pengendara yang terjebak kemacetan lalu lintas. Pasalnya, mereka yang melintas di situ terpaksa harus berhenti agar tidak terkena lemparan batu oleh para pelajar yang semakin beringas. Apalagi, beberapa di antaranya sempat mengancam akan memecahkan kaca mobil yang lewat dengan batu dan bambu. 

Peristiwa tawuran itu hanyalah satu kasus dari sekian banyak tawuran yang merebak, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Dari banyaknya kasus yang terjadi, semua pihak terkait perlu merenungkannya, mengapa banyak terjadi tawuran? Apakah hal itu terkait dengan karut-marutnya dunia pendidikan kita? Apabila terkait, apakah menyangkut sistemnya? UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) menganjurkan agar para pendidik konsisten memperhatikan 4 pilar pendidikan. Yakni, mengajarkan kepada siswa learning to know (belajar memahami), learning to do (belajar mengaplikasikan), learning to be (belajar untuk menjadi pribadi dan memiliki eksistensi), dan learning to live together (belajar untuk hidup bersama). Konsep pendidikan tadi menekankan pentingnya penggalian dan pengembangan diri manusia, bukan hanya potensi kecerdasan intelektual (IQ), tetapi juga kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ). Dengan demikian, peserta didik harus belajar untuk mau ayau bisa hidup bersama, bekerja sama dalam team work, saling membantu, dan peduli terhadap sesama. Timbulnya dehumanisasi karena sistem pendidikan kita mengabaikan pilar pendidikan ketiga dan keempat tersebut. Sejarah humanisme melekat dengan dunia pendidikan, pengabdian kepada publik, dan retorika. Menurut seorang tokoh humanisme, Cicero, pengabdian pada kalangan pendidik terhadap kemanusiaan pada akhirnya harus bisa digunakan untuk melayani publik dengan keadilan. Lebih jauh Cicero menegaskan bahwa pendidikan harus diarahkan kepada pemben-tukan karakter dan kepribadian peserta didik. Namun, dunia pendidikan kita justru miskin akan pendidikan karakter kemanusiaan. Tawuran, aborsi, penyalahgunaan pornografi, pelanggaran etika dan norma-norma sosial lainnya yang kini mewabah di kalangan terpelajar menunjukkan bahwa selama ini telah terjadi dehumanisasi pendidikan pada hampir setiap jenjang pendidikan. Dalam humanisme pendidikan, siswa harus dilihat secara utuh dengan segala karakteristik kemanusiaannya. Dengan memahami hakikat manusia seutuhnya, kita dapat mengupayakan sistem pendidikan yang berbasis pada pengakuan manusia dengan keunikan dan kemerdekaannya. Pendidikan itu bukan sekadar untuk mentransfer ilmu-pengetahuan (transfer of knowledge) kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu adalah mentransfer nilai (transfer of value) agar mereka menemukan jati dirinya. Maka, pendidikan harus sebagai kerja multicerdas yang menuntut peserta didik mengembangkan potensi kreativitasnya agar tetap memiliki moral, mental, dan daya juang yang tinggi dalam hidupnya. Sebab itu, daya kritis dan partisipatif harus selalu muncul dalam jiwa peserta didik. Namun demikian, pendidikan yang telah lama berjalan tidak mengacu pada pokok-pokok pikiran tersebut. Justru pendidikan hanya dijadikan sebagai alat indoktrinasi untuk kepentingan pragmatis. Hal inilah yang menjadi akar terjadinya dehumanisasi. Sebetulnya pada masa (Alm) Prof Dr Fuad Hassan menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional, telah merintis pendidikan yang humanis. Namun, ketika terjadi pergolakan politik menjelang era reformasi, begitu ganti menteri, kemudian penyakit dehumanisasi mewabah kembali. Akibatnya, dalam proses pendidikan nasional, semakin banyak guru/pengajar bukan lagi sebagai instruktur dan pendidik yang profesional. Mereka lebih mengedepankan nilai kuantitas ketimbang nilai-nilai kemanusiaan dalam barometer pembelajaran. Maraknya dehumanisasi pendidikan cenderung memicu kekerasan dan degradasi moral. Selain fenomena tawuran, ada saja murid yang bunuh diri akibat orangtuanya tak mampu bayar sekolah. Ini tentu sangat memprihatinkan. Apabila ke depan pihak legislatif dan eksekutif sepi dari upaya-upaya untuk merintis kembali pendidikan yang humanis, maka bukan tidak mungkin, lambat laun pemerintah tak lagi memiliki visi dasar pendidikan yang jelas. Akibatnya, sentralisasi pendidikan semakin menguat. Hal ini berimbas pada jajaran di bawahnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. A Munir Mulkhan mengatakan, sentralisasi pendidikan telah menciptakan kesadaran atas nilai modernitas tentang keseragaman, sehingga tidak menghargai keunikan peserta didik selaku manusia. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan jati dirinya dan kepekaan sosialnya menjadi tumpul. Akibatnya, dekadensi moral dan vandalisme kini sangat mengkhawatirkan. Hal itu merupakan suatu bukti dari dampak buruk orientasi pendidikan yang hanya sebagai komoditas kekuasaan dan kepentingan bisnis semata. Dunia pendidikan yang sewajarnya subur dengan idealisme, justru menjadi lahan untuk memanjakan kepentingan pragmatisme. Liberalisasi pendidikan dan praktik suap di jajaran birokrat mendorong pesatnya komersialisasi pendidikan. Praktik pragmatisme ini harus benar-benar bisa dikendalikan. Lebih-lebih, mulai 2011 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah masuk dalam APBD. Komoditas kekuasaan yang memicu komersialisasi pendidikan terjadi hampir di semua lini lembaga pendidikan, terutama bagi mereka yang melakukan pungutan-pungutan liar di luar biaya sekolah. Begitu mahalnya biaya sekolah untuk anak-anak masa depan bangsa, terutama jika mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Walhasil, hanya mereka yang dari kalangan ekonomi mapan saja yang mampu mengenyam pendidikan tinggi. Lalu, timbullah ungkapan ‘warga miskin dilarang sekolah’ sebagai refleksi dari sinisme masyarakat. Padahal kita tahu bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, berhak atas pendidikan seperti termaktub pada UUD 1945. Akibat penyimpangan dan tidak adanya konsistensi terhadap amanat konstitusi ini, maka arah kebijakan pendidikan nasional mudah berubah, khususnya lebih mengedepankan aspek kuantitas ketimbang nilai-nilai humanisme. Contoh yang mencolok yakni proses pembelajaran peserta didik yang hanya diukur dari hasil ujian nasional (UN) untuk menentukan kelulusan setiap peserta didik. Akibatnya, mereka sarat dengan beban target kecerdasan otak (IQ) semata, namun kering dari nilai etika dan estetika. ***  

Penulis adalah pengajar, alumnus Universitas Negeri Padang, berdomisili di Jambi.

 
Comments Off on Merindukan Humanisasi Pendidikan

Posted by on January 29, 2011 in Tulisan bebas

 

Comments are closed.